Perdana, Pemprov Papua Selatan Raih Opini WTP Dari BPK RI

Kamis,18 Juni 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan perdana meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi setempat atas laporan keuangan pemerintah daerah

Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, prestasi ini bukanlah milik pemerintah semata, melainkan hasil kerja keras, komitmen, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua Selatan.

"Oleh karena itu, marilah kita terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,"kata dia.

Apolo menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada momentum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 di Kantor DPRP Papua Selatan, Kamis (18/6/2026).

Ia menyebut pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami memandang bahwa hasil pemeriksaan ini bukan sekadar bentuk penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,"ujarnya.

Lanjut dia, melainkan juga merupakan instrumen evaluasi dan pengendalian yang sangat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dari waktu ke waktu.

Apolo menyatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

"Seluruh rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh BPK RI akan kami tindak lanjuti secara bertanggung jawab melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan,"kata dia.

Ia menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tapi juga memperkuat sistem pengendalian intern, menata administrasi dan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program-program pembangunan.

Sebagai daerah otonom baru,kata dia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan pekerjaan yang harus terus disempurnakan.

"Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua Selatan,"ujar dia.

Apolo mengatakan, sejak berdirinya Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru, melalui kolaborasi, sinergi, dan kemitraan yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, Forkopimda, serta seluruh komponen masyarakat,  telah mencatat berbagai capaian yang patut kita syukuri bersama.

Menurutnya, Provinsi Papua Selatan menjadi daerah otonom baru pertama di Tanah Papua yang berhasil menyelesaikan seluruh Rencana Aksi Pembentukan Daerah Otonom Baru sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Kita juga menjadi yang pertama menyelesaikan seluruh readiness criteria (RC) sebagai prasyarat pembangunan infrastruktur pemerintahan daerah otonom baru,"kata dia.

Selanjutnya, kata dia, Provinsi Papua Selatan juga menjadi daerah pertama yang berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan daerah otonom baru di Tanah Papua.

"Pada hari ini kita kembali mencatat sejarah dengan menjadi daerah otonom baru pertama di Tanah Papua yang memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," tambah dia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan