Pemprov Papua Selatan Harap FGD Tahap I Multipol Hasilkan Tiga Hal Ini
Kamis,25 Juni 2026
Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap Focus Group Discusion (FGD) tahap I Multipol dapat menghasilkan tiga hal
Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno disela-sela sambutan pada kegiatan tersebut di Hotel Halogen Merauke, Kamis (25/6/2026).
Guritno berharap melalui FGD ini dapat menghasilkan tiga hal ini, pertama identifikasi dan tersusunya rekomendasi kebijakan target forum Net Sink 2030 yang mendukung pangan lokal dalam dukungan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagai strategi pembangunan rangka karbon di Papua Selatan.
Kedua, tersusunya rencana aksi pengembangan pangan lokal 2026-2029 yang realistis, terukur dan dapat diimplementasikan secara lintas sektor termasuk pemetaan spasial pangan lokal, optimalisasi komoditas unggulan sagu, nilam, karet dan madu serta fasilitas akses pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Ketiga, terbangunnya komitmen bersama yang termuat dalam berita acara komitmen bersama antar pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk mewujudkan salah satu dari tiga skenario pembangunan yang telah dirumuskan sesuai kapasitas daerah.
"Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta agar hasil FGD ini tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi semata,"kata Guritno.
Guritno menegaskan, setiap masukan yang dihasilkan harus ditindak lanjuti menjadi program dan kegiatan nyata, diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta dikawal pelaksanaannya secara konsisten.
Ia mengatakan, hasil FGD tahap I Multipol selanjutnya akan menjadi pijakan bagi tim kecil dan para mitra pelaksana untuk menyempurnakan kebijakan aksi dan skenario terpilih sebelum ditindak lanjuti pada siklus FGD Multipol tahap II selanjutnya.
Guritno berharap kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat adat, media dan mitra pembangunan harus terus diperkuat agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ditopang dan didukung oleh semua unsur dan elemen ditengah masyarakat, perguruan tinggi,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat dan tokoh adat.
"Semua harus menyatukan pikiran untuk membangunkan Provinsi Papua Selatan yang masih bangkit,"ujarnya.
Guritno mengajak seluruh pihak menjadikan Papua Selatan sebagai contoh pembangunan masa depan Indonesia, pembangunan yang mampu menyelaraskan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem rawa gambut dan hutan sagu.
Ia menyebut, pengurangan emisi karbon, penguatan budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dalam satu kerangka pembangunan yang utuh, inklusif dan berkelanjutan dengan sinergi yang kuat dari seluruh pihak.
"Papua Selatan harus menjadi contoh bahwa agenda iklim dan pangan dapat berjalan seiring, dan saling memperkuat,"tambah Guritno.
Sekedar informasi, FGD tahap Multipol ini digelar oleh Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC).
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
Tags:
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Disnakertrans-WWF Bahas Pengelolaan Susut Sisa Pangan Energi Terbarukan
Kamis,25 Juni 2026Merauke -Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Selatan bersama World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menggelar lokakarya pembahasan pengelolaan susu...
Kemenko Polkam-Pemprov Papsel Diskusikan Pengelolaan Perbatasan dan Perlindungan WNI di PNG
Kamis,25 Juni 2026Merauke - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI beserta Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendiskusikan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) d...
Pemprov Papua Selatan Berkomitmen Perkuat Sistem Pangan Lokal
Kamis,25 Juni 2026Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokalKomitmen tersebut didukung oleh beberapa organisasi yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katal...