Ferdinandus : LKPJ Gubernur Jadi Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Program

Sabtu,20 Juni 2026

Merauke - Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu menyatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur menjadi instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

"Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan atas kerja samanya,"kata Sekda dalam rapat paripurna DPRP Papua Selatan di kantor dewan tersebut, Sabtu (20/6/2026.

Tapi juga perhatian,kata dia, serta kontribusi yang telah diberikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ferdinandus menyebut, penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang- undangan sekaligus bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.

Menurutnya, laporan ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Ia menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan menuju Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, maju, dan sejahtera, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.

"Berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun 2025 menunjukkan tren yang positif,"ujar Ferdinandus.

Selain itu, menurutnya, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah, DPRP Papua Selatan, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama mendukung pembangunan di provinsi tersebut.

"Kami berharap LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi bagian dari mekanisme evaluasi yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Selatan,"kata dia.

Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan, kata dia, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyadari masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang memerlukan percepatan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan,"ujarnya.

Ferdinandus menyebut, berbagai catatan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan oleh DPRP Papua Selatan merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.

"Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan rekomendasi DPRP Papua Selatan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang,"kata dia.

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mencermati proses penyusunan dan penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRP Papua Selatan.

Bagi dia, pokok pikiran (pokir) DPRP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting yang merepresentasikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan Pokir DPRP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ferdinandus menyebut, dengan visi dan tujuan yang sama, sinergi antara Pokir DPRP dan rencana strategis pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan strategis, serta optimalisasi pembangunan jalan umum dan jalan khusus Papua.

Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRP Papua Selatan, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

"Saya mengajak seluruh anggota DPRP Papua Selatan untuk terus membangun kemitraan yang konstruktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,"ujarnya.

Ferdinandus meyakini bahwa melalui kerja sama yang solid dan semangat kebersamaan, kita akan mampu menghadirkan perubahan yang nyata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

"Saya kembali menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRP Papua Selatan atas perhatian, masukan, serta rekomendasi yang telah diberikan dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 maupun dalam penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRP Papua Selatan,"tambah dia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan