Terima Massa Demo, Wagub Dukung Penolakan Peternakan di Kimaam

Selasa,19 Mei 2026

Merauke - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendukung aspirasi penolakan peternakan di wilayah Pulau Kimaam

Hal itu disampaikannya saat menerima massa demo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima (Lemaskim) saat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan di Salor, Selasa (19/5/2026).

Paskalis meminta DPR provinsi dan DPR Daerah  Kabupaten Merauke membangun komitmen bersama bahwa perusahaan apapun itu tidak lagi diijinkan untuk masuk di Provinsi Papua Selatan.

"Mari kita membangun komitmen bersama antara DPRP Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten Merauke terkait masalah ini,"tegas dia.

Ia berharap selain DPRP provinsi dan DPRD Kabupaten Merauke dan Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi setempat juga harus menyepakati hal ini.

Paskalis menyebut, masalah yang mencuat dan diprotes saat ini adalah masalah peternakan di Pulau Kimaam. Mari membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat guna mencarikan solusi masalah ini.

Ia menegaskan, jika masyarakat protes maka pemerintah juga bakal protes kepada pemerintah pusat di Jakarta. Menurut dia, perjuangan suci dan mulia ini jangan dinodai dengan teriakan tidak jelas.

"Kita sudah sepakat satu kata bahwa tolak, tinggal bagimana memformulasikan kata tolak ini dalam narasi yang berkekuatan hukum,"kata dia.

Wagub Paskalis mengatakan, bagaimana membahasakan penolakan ini dengan kata-kata dan formulasi serta artikulasi bahasa yang baik sehingga tidak dikatakan bahwa tindakan ini adalah perbuatan anarkis.

Selain itu, lanjut dia, bagaimana dibuat tim yang lebih akur sehingga tim yang memperjuangkan ini jalan sampai pada tingkat akhir.

Menurut dia, pemerintah berkewajiban menyiapkan dana untuk memfasilitasi utusan masyarakat ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Tidak boleh saling protes satu sama lain, yang terpenting adalah kesepakatan bersama bahwa tolak,"ujar Wagub Paskalis Imadawa.

Ia meminta Lemaskim menunjuk siapa, DPRP Papua Selatan juga menunjuk siapa untuk duduk bersama memformulasikan  dan merumuskan kata penolakan ini dengan baik.

Lanjut dia, agar supaya Lemaskim bisa bersama DPRP Papua Selatan dan pemerintah jalan bersama, jangan bercerai-berai untuk mencarikan solusi.

"Sudah ditemukan jalan keluarnya bahwa tolak, sudah ada kata sepakat bahwa tolak, hanya disepakati dengan redaksi yang baik,"kata dia.

Wagub Paskalis menegaskan bahwa  perjuangan ini dilanjutkan sampai mendapatkan hasil akhir. Ia meminta kepada massa demo agar jangan terpengaruh dan terprovokasi isu tak jelas.

Sekadar informasi, massa demo mendatangi Kantor DPRP Papua Selatan guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategi nasional kawasan peternakan di wilayah Pulau Kimam untuk peternakan kerbau dan sapi seluas 373.578 hektare.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan