Pemprov Papua Selatan Dorong OPD Integrasikan Hasil Riset dalam Perencanaan Daerah

Rilis Pers

Kamis,20 November 2025

Buka FGD, Alberth Tegaskan OPD Gunakan Hasil Riset Peneliti Dalam Perencanaan

Merauke -Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A.Rapami menegaskan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi setempat agar menggunakan hasil riset peneliti dalam penyusunan perencanaan

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan sekaligus mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka Focus Group Discussion (FGD) ke-II tentang kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi Provinsi Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis (20/11/2025).

Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan.

Dalam sambutan, Alberth menegaskan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti jangan selesai disini, kalau bisa hasil riset ini dipakai dalam perencanaan-perencanaan seluruh OPD, apalagi riset menyangkut manusia.

"Kan peneliti ini turun langsung melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan," kata dia.

Ia berharap hasil riset itu disampaikan kepada seluruh kepala OPD. Lantaran, tujuan dari melaksanakan riset sebagai bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan berbagai kebijakan yang  menyentuh langsung ke daerah.

"Itu harapan kami selaku Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kerjasama ini sudah cukup baik. Dalam tiga tahun terakhir ini Bepperida Papua Selatan melakukan kerjasama dengan Universitas Musamus dan universitas lainnya untuk melakukan kajian-kajian,"ujarnya.

Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah kajian-kajian itu sudah menjadi perencanaan bagi pemerintah di Papua Selatan atau tidak. Untuk itu, diharapkan hasil riset ini menjadi bagian terpenting untuk perencanaan wilayah dan kota di provinsi ini.

Ia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Lanjut dia, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada beberapa kesempatan, Gubernur Apolo Safanpo selalu menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana tetapi tidak mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan riset.

Sementara lembaga pendidikan mempunyai SDM yang banyak dan bisa melakukan riset tetapi mereka tidak mempunyai dana untuk melakukan riset. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan selalu memanfaatkan universitas lokal, mengapa karena mereka tau permasalahan daerah.

Ia menyebut, etnografi adalah metode penelitian yang melibatkan observasi langsung dan partisipasi mendalam dalam suatu komunitas atau kelompok, memahami cara hidup, perilaku, dan interaksi sosial secara mendalam.

Etnografi secara harafiah berarti menulis tentang orang, dan laporan tertulis. Penelitian semacam ini disebut penelitian etnografi. Ciri-ciri etnografi keterlibatan langsung tidak tertinggal dalam lingkungan subyek penelitian, observasi dan wawancara.

Fokus holistik bertujuan untuk memahami fenomena budaya secara menyeluruh dari sudut pandang penduduk asli atau anggota kelompok itu sendiri.

Sedangkan kajian pemetaan wilayah adalah proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan analisis dan representasi data geografis untuk menggambarkan suatu area secara visual.

"Berarti apa yang dilakukan Bapperida ini sudah cukup baik melalui bidang riset yaitu bekerjasama dengan universitas lokal karena universitas lokal sudah punya data tentang penduduk yang ada di empat kabupaten di Papua Selatan,"kata dia.

Keempat kabupaten tersebut yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat. Sudah ada data penduduk empat kabupaten ini, tinggal bagimana turun ke lapangan dan melihat secara langsung kemudian membuat kajian.

"FGD seperti ini sebagai bahan untuk membuka pemikiran, para peneliti bisa memberikan informasi tentang hasil kajian,"ujar dia.

Ia mengatakan, tanggapan dari para kepala Bapperida empat kabupaten, para kepala OPD terkait, yang menjadi problem adalah apakah FGD ini digunakan untuk perencanaan atau tidak.

Ia menambahkan, Bapperida Papua Selatan diharapkan mensosialisasikan hasil riset ini kepada seluruh OPD agar semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merencanakan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Sekedar informasi, FGD tersebut diikuti secara daring oleh masing-masing Kepala Bapperida empat kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan.