Gubernur Apolo Minta Irwasda Polda Papua Perketat Pengawasan Perizinan di Papua Selatan

RILIS PERS

Senin, 20 Oktober 2025

Gubernur Apolo Minta Irwasda Polda Papua Perketat Pengawasan Perizinan di Daerah

Merauke — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, meminta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua untuk memperketat pengawasan terhadap proses perizinan di wilayah Papua Selatan.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama Irwasda Polda Papua yang berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan pada Senin (20/10/2025).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua yang telah menginisiasi pengawasan terhadap sejumlah bidang perizinan seperti pupuk, pelabuhan, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan sekolah,” ujar Gubernur Apolo.

Menurutnya, isu-isu tersebut memang menjadi permasalahan yang kerap dihadapi di Papua Selatan, terutama dalam hal distribusi BBM. Ia menjelaskan, dengan hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan — mulai dari sektor pertanian hingga industri gula dan bioetanol — kebutuhan bahan bakar meningkat tajam karena seluruh kegiatan menggunakan sistem mekanisasi.

“Perusahaan-perusahaan besar sebenarnya sudah memiliki suplier dan jalur distribusi BBM sendiri. Namun, terkadang saat stok belum tiba sementara kegiatan harus berjalan, mereka terpaksa menggunakan BBM subsidi yang bukan untuk industri,” jelasnya.

Gubernur Apolo meminta agar pengawasan terhadap hal tersebut dapat diperketat, meskipun belum secara eksplisit tercantum dalam lembar kerja pengawasan. Ia menilai, kondisi ini sering kali menjadi penyebab antrean panjang di SPBU dan berkurangnya jatah BBM bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti maraknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Papua Selatan. Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi perhitungan kuota BBM yang diajukan pemerintah, sebab jumlah kendaraan dan alat mesin pertanian (Alsintan) yang tidak terdaftar menyebabkan pembagian jatah menjadi tidak merata.

“Semisal satu kelompok tani (gapoktan) terdaftar, tetapi masih banyak yang belum, akhirnya jatah mereka yang resmi justru berkurang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur Apolo menyoroti perlunya pengawasan di sektor pelabuhan yang selama ini bersifat eksklusif dan sulit diakses oleh pemerintah daerah untuk memperoleh data bongkar muat barang maupun jasa.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami berharap ada penertiban di sektor pelabuhan dan sekolah, agar pengelolaan serta pelayanan publik bisa berjalan lebih baik,” ucapnya.

Ia menambahkan, langkah pengawasan terpadu yang dilakukan oleh Irwasda Polda Papua diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan dan ketidakteraturan yang selama ini meresahkan masyarakat.

“Semoga pengawasan ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan,” pungkasnya.