Wagub Paskalis Dorong Pendataan Anak Asli dan Pendidikan Pola Asrama

Rabu,29 April 2026

Merauke - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendorong pendataan anak-anak asli daerah setempat dan pendidikan berpola asrama di perguruan tinggi

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRP Papua Selatan, Pemerintah Provinsi dan Pimpinan/Pengurus Perguruan Tinggi (PTN),Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Papua Selatan di ruang rapat Kantor DPR Provinsi setempat di Salor, Rabu (29/4/2026).

"Saya minta kepada para anggota DPRP Papua Selatan terus mendorong pendidikan berpola asrama, khususnya di perguruan tinggi,"tegas Paskalis disela-sela rapat dengar pendapat.

Ia mengatakan, menyikapi beberapa persoalan krusial dan sangat urgen, memang harus ditangani,membutuhkan keseriusan pemerintah.

Pertama,perlu identifikasi, mendata, turun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi ril masyarakat.

Kedua,persoalan ini dibawah ke konteks anak-anak asli, difokuskan kesana karena ada dana otonomi khusus (Otsus).

Ketiga,perguruan tinggi sementara mendorong pendidikan berpola asrama, namun perlu bantuan pemerintah untuk mewujudkannya.

"Mari kita membantu perguruan tinggi ini, melihat pendidikan berpola asrama ini,"kata Wagub Paskalis Imadawa.

Lanjut dia, keempat,tim TAPD mendata anak-anak asli yang memang belum pernah mendapatkan kartu Indonesia pintar (KIP), yang penting anak tersebut berprestasi.

Keenam,pihak kampus tolong memberikan ijazah kepada anak-anak yang sudah lulus terutama anak-anak asli agar ada keberpihakan pemerintah kepada mereka (anak-anak).

Paskalis mengajak semua berpikir bersama terkait beragam persoalan ini. Ia menekankan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan lebih banyak bekerja dan turun lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Ignasius Babaga dari keluhan yang disampaikan perguruan tinggi menjadi catatan bagi pihaknya melihat sebuah proses pendidikan di provinsi ini.

Dari beberapa catatan yang disampaikan, kata dia, pihaknya punya keluhan yang sama yakni bagimana biaya studi bagi mahasiswa baik negeri maupun swasta.

Ignasius menjelaskan bahwa sejak Papua Selatan dibentuk pada 2023, pihaknya membiayai mahasiswa yang sementara kuliah di luar negeri yang sebelumnya di biayai oleh Provinsi Papua, yang dilimpahkan ke provinsi masing-masing setelah pemekaran.

Menurutnya, masalah bea siswa harus dibedakan dengan bantuan studi. Bea siswa terdiri dari bea siswa untuk Papua dan siswa yang dibiayai oleh provinsi.

"Sementara yang tidak ada yaitu yang kita berikan bantuan, selama ini kami lakukan,"ujarnya.

Hanya saja, kata dia, bantuan yang diberikan terbatas lantaran ada anak-anak yang dibiayai dari kabupaten ada juga dari provinsi.

"Kita tidak punya data yang akurat antara provinsi dan kabupaten, banyak data ganda, sehingga kami mengalami kesulitan,"kata dia.

Ia menyebut, pihaknya memberikan bantuan studi satu tahun sekali bagi yang tidak mendapat bantuan, namun kedepan bakal dicarikan solusi bersama.

"Ini harus kita berpikir secara bersama supaya pola apa yang bisa kita gunakan supaya anak-anak ini bisa mendapat bantuan tiap bulan, dan menentukan jumlah per anak, per semester dalam satu tahun,"tambah dia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Sekatan