Tata Kelistrikan, Papua Selatan Teken MoU Dengan PLN Induk Papua dan Papua Barat

Senin, 15 Juni 2026

Merauke - Guna penataan pelayanan kelistrikan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan teken MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman dengan PT PLN (Persero) unit induk wilayah Papua dan Papua Barat

Penandatanganan MoU strategis antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan PT PLN (Persero) Unit Induk wilayah Papua dan Papua Barat berlangsung di Swissbel-hotel Merauke, Senin (15/6/2026).

"​Melalui momentum penandatanganan MoU pada siang hari ini, kita berkomitmen untuk bersama-sama menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,"kata Gubernur Apolo Safanpo dalam sambutannya.

Apolo menyebut, sinergi antara Pemprov Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten di wilayah ini menjadi sangat krusial.

"​Kita perlu memetakan secara detail berapa kapasitas suplai (power) yang mampu kita sediakan sampai hari ini.
​Berapa besar permintaan (demand) riil yang ada di tengah masyarakat saat ini,"ujarnya.

"​Dengan data tersebut, kita akan memiliki proyeksi yang akurat mengenai sisa daya yang tersedia, guna mengantisipasi ledakan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kebutuhan daya listrik di masa-masa yang akan datang,"kata Apolo lagi.

Apolo menegaskan, ​​pada kesempatan yang baik ini juga, ada satu hal strategis yang ingin pemerintah titipkan kepada GM terkait penataan kelembagaan atau revitalisasi organisasi PLN ke depan.

​Sampai saat ini, kata dia, ULP Kabupaten Asmat masih berada di bawah koordinasi UP3 Timika. Memang secara historis, dulu kebijakan itu diambil karena pertimbangan aksesibilitas infrastruktur dan sarana transportasi yang lebih dekat ke Timika.

​Namun, lanjut dia, seiring berjalannya waktu, peningkatan kapasitas pelayanan, serta sarana prasarana di Kabupaten Merauke telah berkembang pesat.

Terlebih lagi, menurut dia, dengan status Merauke yang kini telah menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, kami rasa sangat perlu dipertimbangkan agar ULP Kabupaten Asmat dapat dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke.

Ia menyebut, hal ini penting demi mempermudah koordinasi kewilayahan, rentang kendali, serta pelayanan administrasi pemerintahan ke depan.

Apolo mengatakan, ​​kehadiran Provinsi Papua Selatan membawa konsekuensi pada masifnya pertumbuhan infrastruktur.

"Saat ini, wilayah kita sedang menyambut beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berskala besar di antaranya pengembangan di wilayah Wanam untuk kemandirian dan swasembada pangan,"ujarnya.

Dia menjelaskan,​ pengembangan di wilayah Sermayam dan Jagebob untuk swasembada energi, di mana saat ini sedang dilakukan pembangunan empat pabrik sekaligus.

​Di waktu yang bersamaan, menurutnya, sektor swasta juga terus bergerak maju dengan mulai dibangunnya sejumlah perhotelan, baik di dalam Kota Merauke maupun di kabupaten-kabupaten penyangga lainnya.

​Semua lompatan ekonomi ini dipastikan akan memicu lonjakan demand atau kebutuhan listrik yang sangat tinggi ke depan.

"Oleh karena itu, melalui MoU ini, mari kita bergerak cepat untuk mendata, mengantisipasi, dan mempersiapkan kecukupan energi kita saat ini maupun di masa depan,"kata dia.

"Kita ingin memastikan bahwa investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak boleh terhambat karena masalah kekurangan daya listrik,"ujarnya lagi.

Gubernur Apolo berharap, semoga kerja sama yang ditandatangani hari ini membawa berkah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di ufuk timur nusantara, khususnya di Provinsi Papua Selatan.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan