Sekda Ferdinandus: Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Kinerja Pemerintah Daerah

Senin,10 Agustus 2026

Merauke - Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu mengatakan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada kinerjaÂ penyelenggaraan pemerintahan di daerahÂ

Hal itu disampaikannya disela-sela evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada usia tiga tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (10/8/2026).

"Kalau kita melihat kondisi saat ini, kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan,"tegas Ferdinandus dalam evaluasi.

Pada saat yang sama, kata dia, kebutuhan pemerintah daerah justru semakin meningkat, baik untuk pembayaran gaji, tunjangan, kendaraan operasional, maupun berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Ferdinandus mengatakan, penurunan kapasitas fiskal tersebut bahkan berada pada kisaran 40 persen lebih. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.Â

Di satu sisi, kata dia, jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan semakin bertambah, sementara di sisi lain kemampuan pembiayaan justru mengalami penurunan.

Ia mengatakan, hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena wilayah pelayanan di Papua Selatan cukup luas dan jarak antara pusat pemerintahan dengan tempat kerja maupun wilayah pelayanan masyarakat cukup jauh. Akibatnya, biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan menjadi semakin besar.

"Kita menghadapi situasi di mana kebutuhan pegawai meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah menurun. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan yang tepat agar tidak berdampak lebih jauh terhadap pelayanan publik,"kata dia.

Ferdinandus menyebut, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penting. Pihaknya terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, seminar, pembinaan manajemen, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.Â

Lanjut dia, tujuannya adalah agar ASN memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Dari sisi birokrasi, kata dia, pemerintah daerah juga harus tetap mampu menyelesaikan berbagai urusan administrasi pemerintahan, termasuk penyusunan produk hukum dan berbagai dokumen yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Namun, lanjut dia, ketika kemampuan pembiayaan semakin terbatas, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi semakin sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pembayaran tunjangan pegawai dan biaya operasional kantor, pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian dan penghematan.

Ia mengatakan, biaya operasional kantor saat ini juga semakin berat. Kondisi tersebut semakin terasa karena kawasan pusat pemerintahan berada cukup jauh dari tempat tinggal sebagian besar pegawai. Mobilitas pegawai membutuhkan sarana transportasi yang memadai.

Untuk saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih menyewa bus dari pihak DAMRI karena belum memiliki armada transportasi sendiri yang dapat digunakan untuk mengangkut pegawai.Â

"Karena itu, kami berharap ada dukungan untuk penambahan armada bus pemerintah, khususnya untuk melayani transportasi pegawai menuju dan dari kawasan pusat pemerintahan secara rutin,"ujarnya.

"Kami juga berharap dukungan tersebut dapat membantu mengurangi beban operasional pemerintah daerah sekaligus memastikan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,"katanya lagi.

Selain itu, kata dia, pembangunan fasilitas kesehatan, aspek pelayanan kepada pasien juga perlu menjadi perhatian. Meskipun fasilitas kesehatan sudah tersedia di beberapa tempat, masih terdapat kebutuhan pelayanan tertentu, termasuk tindakan medis dan operasi yang harus diberikan kepada pasien.Â

Dia menyebut, dukungan terhadap tenaga kesehatan, peralatan medis, serta pembiayaan operasional menjadi sangat penting. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.Â

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan, terutama dari sisi kemampuan operasional dan ketersediaan sarana pendukung seperti pembangunan rumah sakit provinsi.

Di sisi lain, lanjut dia, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas dan dukungan pendidikan bagi anak-anak, baik yang berkaitan dengan program khusus maupun pendidikan umum.Â

"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi daerah,"ujarnya.

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas guru juga sangat penting. Di sejumlah kabupaten masih terdapat sekolah-sekolah yang membutuhkan penguatan, baik dari sisi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, maupun kualitas proses pembelajaran.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan

Sekda Ferdinandus: Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Kinerja Pemerintah Daerah

Tags:

Bagikan:

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Komisi II DPR RI-Kemendagri Evaluasi Tiga Tahun Pembangunan di Papua Selatan

Komisi II DPR RI Bersama Kemendagri Evaluasi Perkembangan DOB Provinsi Papua Selatan di Usia Tiga Tahun

Efisiensi Anggaran, Banyak Pembangunan di Papua Selatan Tak Bisa Dilaksanakan