Pemprov Papua Selatan Berkomitmen Perkuat Jaminan Perlindungan Pekerja

Kamis,11 Juni 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat jaminan perlindungan para pekerja di daerah tersebut

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan nyata kepada para pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi saat mereka menjalankan aktivitas kerja.

Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka Rapat Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan provinsi setempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis (11/6/2026).

Kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan ini tidak sekadar memberikan rasa aman bagi para pekerja dan keluarganya di rumah.

Lebih dari itu, kata dia, program ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan produktivitas kerja yang tinggi, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Papua Selatan yang kita cintai ini.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Guritno mengatakan, perlindungan ini harus menyasar baik pekerja sektor formal maupun pekerja sektor informal, termasuk di dalamnya para pekerja rentan yang jumlahnya cukup besar di wilayah kita.

"Namun, kita harus sadar bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,"kata Agustinus Joko Guritno.

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, organisasi pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia menyebut pemerintah provinsi mendukung upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh sektor usaha.

Pemerintah provinsi mengimbau dan berharap agar seluruh perusahaan baik skala besar, menengah, maupun kecil yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat memenuhi kewajiban hukum dan moral mereka untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua,"ujar Agustinus.

Menurut Guritno, forum ini adalah wadah untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih, mengidentifikasi berbagai kendala yang masih mengganjal di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

"Saya berharap, melalui forum yang terhormat ini, kita dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh semua pihak,"kata dia.

Ia menyatakan, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja di Papua Selatan memperoleh hak perlindungan sosial mereka, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guritno mengatakan, tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, penguatan koordinasi lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan program ini.

Ia mengajak seluruh anggota tim koordinasi untuk terus meningkatkan komitmen, memperkuat kerja sama, serta senantiasa menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini belum terlindungi secara maksimal.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan