Sunday, 02 August 2026
Pemerintahan

Papua Selatan-DPN Rakor Bahas Kondisi Pertahanan Wilayah Perbatasan

Bernardus
28 July 2026
50 views
1 menit baca
Papua Selatan-DPN Rakor Bahas Kondisi Pertahanan Wilayah Perbatasan
Senin,27 Juli 2026

Merauke -Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI beserta tim guna membahas kondisi pertahanan di wilayah perbatasan.

Rakor tersebut berkaitan dengan penyusunan rekomendasi solusi kebijakan strategis mengenai kondisi pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan wilayah perbatasan.

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat lantai tiga Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Senin (27/7/2026).

Rakor diawali penyampaian kondisi geografis dan sosial masyarakat di Papua Selatan oleh Gubernur Apolo Safanpo.

Gubernur Apolo menjelaskan bahwa Papua Selatan termasuk salah satu provinsi baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2022.

Ia mengatakan, pemerintahan di provinsi ini, efektifnya baru berjalan satu tahun. Papua selatan memiliki empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.

Kemudian, lanjut Gubernur Apolo, jumlah distrik di provinsi ini sebanyak 80 distrik yang tersebar di empat kabupaten yang ada.

Sementara jumlah penduduk di Papua Selatan kurang lebih 580 ribu, hutannya seluas kurang lebih 11.700 hektar.

"Ini provinsi terluas keempat di Indonesia tapi jumlah penduduknya tidak banyak,"kata dia.

Apolo menambahkan, Papua Selatan berbatasan darat dengan negara Papua Nugini (PNG), kemudian berbatasan laut dengan negara Australia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan

Tags:

Papua Selatan Apolo Safanpo Dewan Pertahanan Nasional Perbatasan Papua Selatan

Bagikan:

Facebook Twitter WhatsApp

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

Komentar Anda akan ditinjau oleh admin sebelum ditampilkan.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Terkait