Gubernur Apolo Sebut Penambahan Dana Otsus Masuk APBD Perubahan

Rabu,15 April 2026

Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyebut penambahan dana otonomi khusus (Otsus) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan

Ia menjelaskan penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo  Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah di Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember 2025 lalu.

Selanjutnya ditindak lanjuti lagi melalui pertemuan enam gubernur di Papua bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Askolani pada Selasa (14/4/2026) kemarin.

Demikian disampaikan Gubernur Apolo disela-sela zoom meeting bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemprov setempat, Rabu (15/4/2026).

Melalui zoom, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan rancangan pengalokasian dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI).

Lanjut dia, minimal referensinya adalah tahun 2024 karena sebenarnya bukan tambahan tetapi pengembalian dana yang digunakan di tahun 2024 kemudian efisiensi di 2025 dan 2026 dikembalikan

"Sehingga jumlah dananya itu sama dengan jumlah dana yang digunakan pada 2024 lalu,"kata dia.

Ia mengatakan, para OPD pengguna dana otsus pun sama, oleh karena minimal referensinya adalah pengalokasian dan penggunaan anggaran di 2024.

Apabila ada perubahan-perubahan, lanjut dia, tinggal ditambahkan atau dikurangi dari yang sudah dilakukan. Selanjutnya, penambahan anggaran Otsus ini pastinya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

Ia menyebut, lantaran pergeseran itu menggeser anggaran yang sudah ada. Perubahan bisa dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan perinci yang sementara berjalan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, Ulmi Listianingsih Wayeni mengatakan, TAPD bakal melakukan pemetaan anggaran Otsus maupun DTI disetiap OPD yang ada.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan