Gubernur Apolo Safanpo Buka Diskusi Publik Perdasus OAP, Tegaskan Pentingnya Legitimasi dan Penguatan Produk Hukum Papua Selatan

Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menggelar diskusi publik Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP) dengan tema “Urgensi Orang Asli Papua dalam Perdasus”, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Sabtu (13/12/2025).

Diskusi publik tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Dalam sambutannya, Gubernur Apolo menjelaskan secara komprehensif proses pembentukan suatu produk hukum agar memiliki kekuatan dan legitimasi yang sah.

Menurut Gubernur Apolo, sebuah produk hukum harus memenuhi tiga legitimasi utama. Pertama, legitimasi akademis, yakni pengakuan secara keilmuan bahwa substansi peraturan telah melalui kajian akademik yang memadai sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Kedua, legitimasi kultural, yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa norma-norma dalam rancangan peraturan telah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku. Ketiga, legitimasi politik, yang diberikan oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR melalui fraksi-fraksi yang ada.

“Kalau tidak mendapatkan tiga legitimasi tersebut, maka suatu rancangan tidak dapat menjadi peraturan. Hari ini kita duduk bersama untuk memastikan legitimasi kultural, agar Perdasus yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat Papua Selatan saat ini,” ujar Gubernur Apolo.

Ia menambahkan bahwa setelah mendapatkan legitimasi sosial dan kultural, tahapan berikutnya adalah legitimasi politik melalui pembahasan dan pengesahan di DPR Provinsi Papua Selatan agar Perdasus tersebut dapat berlaku secara resmi.

Selain legitimasi, Gubernur Apolo juga menegaskan bahwa setiap produk hukum harus melalui tiga kajian utama, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis menjelaskan tujuan dan nilai dasar suatu peraturan, landasan yuridis memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sementara landasan sosiologis menekankan manfaat dan dampak sosial dari peraturan tersebut bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Apolo juga menguraikan posisi Perdasus dalam sistem hukum nasional. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua memiliki karakter berbeda dengan undang-undang sektoral lainnya karena mengatur berbagai bidang sekaligus. Oleh karena itu, sejumlah kewenangan dalam UU Otsus didelegasikan pengaturannya lebih lanjut melalui Perdasus atau Peraturan Pemerintah (PP).

Menurutnya, secara hierarki hukum, apabila terjadi benturan regulasi antara Perdasus dan PP, maka PP memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Gubernur Apolo mendorong agar ke depan Perdasus dan Perdasi yang strategis di Papua dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dan mampu melindungi kekhususan Papua ketika terjadi benturan regulasi.

“Dengan penguatan regulasi ini, kekhususan Papua dapat tetap berjalan dan terlindungi dalam sistem hukum nasional,” jelasnya.

Gubernur Apolo juga mengapresiasi kehadiran seluruh peserta diskusi sebagai bentuk kepedulian terhadap keberpihakan kepada Orang Asli Papua dan pembangunan di Papua Selatan. Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Apolo Safanpo secara resmi membuka diskusi publik tersebut dengan menabuh tifa sebagai simbol dimulainya rangkaian pembahasan Perdasus OAP.