DPRP Papua Selatan Harap Pemprov Perhatikan Koreksi Dewan

Sabtu,20 Juni 2026

Merauke - Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan, Fadli Burhan berharap pemerintah provinsi setempat memperhatikan koreksi dewan

Fadli menjelaskan bahwa materi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur telah dibahas secara serius oleh dewan yang terhormat dimulai dari laporan panitia khusus dewan jawaban gubernur hingga pendapat akhir praktisi-fraksi dan kelompok khusus Dewan.

Hal itu disampaikannya kata dalam rapat paripurna DPRP Papua Selatan di kantor dewan tersebut, Sabtu (20/6/2026.

"Saya mengikuti dan mencermati setiap tahapan persidangan dimana setiap momentum digunakan oleh anggota dewan denhan fokus dan kelengkapan dewan perspektif mungkin dalam rangka mengkritisi sekaligus memperkaya materi LKPJ ini sebagai wujud tanggung jawab kursi dewan kepada rakyat yang diwakilinya,"kata dia.

Ia mengatakan, fraksi-fraksi dewan telah menyampaikan pendapat hadirnya sebagai sikap politik dari masing-masing partai politik.

Demikian juga dengan kelompok khusus dewan sebagai representasi masyarakat adat dan bahwa setiap pendapat anda yang dimaksud telah dilengkapi dengan rekomendasi yang secara kolektif dapat dimaknai sebagai pondasi dewan kepada pemerintah daerah.

"Saya berharap setiap catatan koreksi baik oleh alat elektronik dewan maupun oleh fraksi dan kelompok khusus dewan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pekerja dan pembangunan daerah ke depan,"ujarnya.

Ia menyebut, pada Rapat Paripurna dewan saat ini telah menghasilkan kesepakatan menerima untuk menyesatkan dengan pengurusan dengan masing-masing yaitu materi tentang LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Pokok-pokok pikiran Dewan tahun 2006.

"Atas nama pimpinan dewan saya menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada bapak ibu anggota dewan yang terhormat atas ketulusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam sidang paripurna saat ini,"kata dia.

"Kepada saudara Gubernur atau yang mewakili dan seluruh OPD melalui pokok-pokok pikiran dewan untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan, hal ini,"tambah dia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan