Buka Musda, Pemprov Dorong HNSI Papua Selatan Tingkatkan Produksi Ikan

Senin,15 Juni 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) provinsi setempat meningkatkan produksi ikan

Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka Musyawarah Daerah I HNSI Dewan Pengurus Daerah HNSI Provinsi Papua Selatan di Hotel Megaria Merauke, Senin (15/6/2026)

Dalam sambutan, Guritno mengatakan musda ini merupakan sejarah bagi HNSI Papua Selatan agar dapat melaksanakan rencana kedepan, dan bisa berjalan bersama masyarakat di provinsi ini.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi berharap musda ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat di daerah ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan makan ikan.

"Ini penting, karena ikan merupakan sumber protein yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lebih khusus bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup,"kata Guritno.

Guritno menyebut, HNSI di Papua Selatan diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh nelayan yang ada di provinsi ini.

"Kalau kita lihat nelayan di Provinsi Papua Selatan masih kurang dalam menghasilkan ikan,"ujarnya.

Ia berharap semoga melalui musda ini dapat merumuskan peningkatan produksi ikan kedepan di provinsi ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat di daerah ini.

Selain itu, bisa diekspor ke luar negeri lantaran Papua Selatan memiliki lautan luas, sungai dan juga rawa-rawa yang menyimpan banyak ikan.Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik.

Melalui momentum itu, Guritno menyoroti peraturan tentang perikanan yang masih banyak diatur oleh pemerintah pusat, sehingga fasilitas penangkapan ikan di Papua Selatan dibangun oleh pemerintah pusat pula.

Lanjut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten hanya mendapatkan pajak-pajak dari perikanan yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas nelayan di daerah ini.

"Mudah-mudahan kedepan, dana untuk membangun fasilitas nelayan dan perikanan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai pendapatan yang diterima,"harap Guritno.

Meski demikian, kata dia, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk membangun dan memfasilitasi kebutuhan nelayan di provinsi ini.

"Oleh sebab itu, musda ini sangat penting bagi kelangsungan nelayan di Papua Selatan dimasa-masa yang akan datang,"kata dia.

Guritno berpesan kepada para peserta musda agar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk memberikan masukan dan pemikiran kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat.

Sehingga, lanjut Guritno, bisa menjadi bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam membangun nelayan di Papua Selatan saat ini dan dimasa mendatang.

HNSI juga hendaknya meningkatkan persatuan dan kesatuan dari seluruh nelayan di daerah ini terutama pembinaan terhadap nelayan orang asli Papua.

"Ini juga perlu kita perhatikan dengan baik kedepannya,"kata Agustinus Joko Guritno.

Selain itu, Guritno mendorong HNSI Papua Selatan agar mengkaji kembali warga yang datang dari luar Papua dan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertera pekerjaan nelayan tetapi bukan nelayan.

"Ini menjadi perhatian bagi HNSI Papua Selatan dan juga kita semua supaya kesejahteraan masyarakat khusus nelayan tercapai,"ujarnya.

Ia menambahkan, HNSI Papua Selatan juga diharapkan memberikan masukan- masukan terkait regulasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat agar dapat melaksanakan bidang perikanan di daerah ini dengan baik.

"Ini merupakan harapan kami, karena selama ini apa yang diusulkan para nelayan untuk memenuhi kebutuhannya, itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat,"kata dia.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan