BPKP Serahkan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2025, Soroti Kenaikan Angka Stunting di Papua Selatan

Senin, 18 Mei 2026

MERAUKE - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menerima secara resmi Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua. Penyerahan laporan berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Senin (18/5/2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Papua, Muh. As'af, kepada Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, disaksikan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPKP atas pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap berbagai program pembangunan di Papua Selatan.

Menurut Apolo, laporan hasil pengawasan tersebut merupakan instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

"Saya kira ini hal yang baik untuk kita semua, supaya kita bisa memperbaiki kinerja kita dan juga meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat," ujar Apolo Safanpo.

Ia menegaskan bahwa berbagai rekomendasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Ada ditemukan rekomendasi yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kita di waktu selanjutnya," tambahnya.

Apolo juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut agar target pembangunan daerah maupun nasional dapat tercapai secara maksimal dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua Selatan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Papua, Muh. As'af, menjelaskan bahwa dari sejumlah sektor yang diawasi selama Semester II Tahun 2025, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola penanganan stunting di Papua Selatan.

Menurutnya, fokus tersebut diambil setelah BPKP menemukan adanya anomali data terkait prevalensi stunting di Papua Selatan ketika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di saat angka stunting nasional mengalami penurunan, Papua Selatan malah naik. Meskipun angka kenaikannya tidak terlalu banyak, tetapi hal itulah yang menyebabkan kami dari BPKP ingin melihat dan membedah lebih dalam lagi di Papua Selatan ini. Apa sebenarnya permasalahan utama di dalam pengelolaan stunting di daerah ini," ujar Muh. As'af.

Ia menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya berkaitan dengan sektor kesehatan semata, tetapi juga menyangkut investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi masa depan Papua Selatan.

"Karena kami menganggap stunting ini sangat penting untuk jangka panjang. Ini berkaitan erat dengan masa depan generasi Papua Selatan yang akan datang. Ini tentang tumbuh kembang anak-anak kita, yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Papua Selatan ini," katanya.

Melalui laporan tersebut, BPKP berharap Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan stunting, termasuk perbaikan akurasi data, efektivitas intervensi program, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.

Langkah tersebut dinilai penting guna mendukung terciptanya generasi Papua Selatan yang sehat, unggul, dan berdaya saing di masa mendatang.

Diskominfo Provinsi Papua Selatan