BPKP Beri Atensi Pengelolaan Keuangan Pemprov Papua Selatan pada Evaluasi Semester I

Merauke, 27 Oktober 2025 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua memberikan atensi khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Pemprov Papsel) terkait hasil evaluasi pengawasan Semester I Tahun 2025 terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Kegiatan expose hasil pengawasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gedung Negara Merauke, Senin (27/10/2025), dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanfo, ST, MT, IPM, didampingi Inspektur Daerah, Sucahyo Agung, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Selatan.

Tim BPKP Perwakilan Papua yang dipimpin oleh Plt. Kepala Perwakilan, Muh. As'af, memaparkan sejumlah hasil pengawasan yang dilaksanakan selama Semester I Tahun 2025, meliputi:

• - Pengawasan capaian indikator kinerja tata kelola Pemprov Papua Selatan,
• - Pengawasan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah,
• - Pengawasan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah,
• - Pengawasan pembangunan kawasan sentra produksi pangan, serta
• - Pengawasan terhadap penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam paparannya, Muh. As'af menyampaikan bahwa meskipun belum mencapai hasil maksimal, pihaknya mengapresiasi keseriusan Pemprov Papua Selatan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah yang saat ini masih tergolong rendah, serta perlunya memperkuat capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Maturity Capability of Subnational Public Finance (MCSP).

Sementara itu, Gubernur Apolo Safanfo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Papua atas komitmennya dalam memberikan asistensi dan pendampingan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Papua Selatan.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Daerah, Sucahyo Agung, dalam laporannya menyebutkan bahwa selama ini BPKP Perwakilan Papua telah banyak bekerja sama dengan pihaknya dalam berbagai program peningkatan tata kelola, mulai dari perencanaan dan penganggaran berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM, hingga pendampingan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Kegiatan evaluasi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemprov Papua Selatan dan BPKP untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi termuda di Tanah Papua.