BNPP RI-Pemprov Papua Selatan Tinjau Konektivitas di Kawasan PLBN Yetetkun

Rabu,23 September 2026

Merauke - Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan meninjau konektivitas di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel

Selain konektivitas, melalui kunjungan kerja tersebut, BNPP RI bersama pemerintah provinsi juga berkoordinasi terkait sejumlah warga yang sudah lama mengungsi ke Papua Nugini (PNG) sejak masa integrasi. Pemerintah provinsi bersama BNPP RI melakukan kunjungan kerja ke PLBN Yetetkun pada Rabu (23/9/2026).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan dengan demikian, apa yang nanti disampaikan kepada Presiden Prabowo akan menjadi lebih kuat apabila beliau dapat merasakan dan melihat secara langsung kondisi di lapangan serta menyaksikan kegiatan masyarakat.

Ia mengatakan, dengan melihat secara langsung kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan ke depan.

"Kita perlu memahami bahwa persoalan perbatasan tidak hanya berada pada satu wilayah, tetapi juga mencakup kawasan-kawasan yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai persoalan masyarakat,"kata Guritno.

Karena itu, kata dia, kawasan yang menjadi sumber persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara menyeluruh.

"Berbicara mengenai masyarakat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Deputi yang telah memberikan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang selama ini mengungsi di Papua Nugini,"ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Apolo Safanpo juga sejak awal telah memberikan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang berada di Papua Nugini. Sejak masa integrasi hingga saat ini, secara bertahap terdapat masyarakat yang menyeberang dan menetap di sana, bahkan jumlahnya mencapai ribuan orang.

Ia mengatakan, mungkin pada masa lalu terdapat kesalahpahaman atau informasi yang membuat mereka merasa takut, seolah-olah ketika Indonesia hadir, mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik.

Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak melakukan hal demikian. Mereka tetap merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia dan saudara kita sendiri. Apabila mereka ingin kembali ke Indonesia, tentu kita akan menerima mereka dengan baik.

"Namun, untuk mendukung proses tersebut, kita membutuhkan data yang akurat. Karena itu, kami sangat mengharapkan bantuan bapak dan ibu para kepala kampung yang memiliki saudara atau keluarga di Papua Nugini untuk dapat memberikan informasi dan data mengenai keberadaan mereka,"kata dia.

Guritno menyebut, persoalannya bukan hanya bagaimana memungkinkan mereka untuk kembali, tetapi juga bagaimana membangun kembali pemahaman dan pola pikir mereka.

"Kita perlu menyadari bahwa sebagian dari mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Jika generasi kedua mungkin masih memahami bahasa dan budaya Indonesia, pada generasi ketiga bisa saja sudah tidak lagi memahami bahasa Indonesia. Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bersama,"ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, persoalan ini perlu dibicarakan dan dikoordinasikan dengan baik. Selanjutnya, yang juga perlu kita pikirkan adalah penyediaan lahan atau lokasi bagi saudara-saudara kita yang nantinya ingin kembali.

Lahan tersebut bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka.

"Kami berharap Deputi dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pemulangan, penataan, serta pemukiman kembali masyarakat,"kata dia.

Ia menambahkan, sehingga apabila mereka nantinya kembali ke Indonesia, proses penerimaan dan penempatan mereka dapat dilakukan dengan baik dan manusiawi.